Wakil Rakyat Jangan Menghianati Kepercayaan Masyarakat

Polemik SK Reklamasi Benoa yang dikeluarkan oleh Gubernur Mangku Pastika terus berlanjut seiring dengan munculnya dugaan hujan duit dan suap reklamasi Teluk Benoa yang menerpa Komisi I dan Komisi III DPRD Bali. Sebelumnya, Gubernur Bali telah berusaha keras dalam merasionalisasi Reklamasi Benoa dengan memaparkan berbagai dampak positif dari reklamasi tersebut meskipun hanya berdasarkan kajian yang belum final dari LPPM UNUD. Reklamasi cacat hukum yang mengancam kelestarian lingkungan Bali ini ternyata mendapat kecaman dari masyarakat luas sehingga SK Reklamasi Benoa akhirnya dicabut. Berbagai kalangan akademisi kemudian mempertanyakan bagaimana proyek cacat hukum ini bisa mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Gubernur Bali. Kepercayaan rakyat semakin berkurang dengan muncul dugaan suap reklamasi Teluk Benoa kepada Komisi I dan Komisi III DPRD Bali meskipun belum jelas bukti dan sumbernya.

Runtuhnya kepercayaan masyarakat Bali harus segera disikapi dengan serius dengan mengusut tuntas setiap pelaku kongkalikong yang terlibat dalam Reklamasi Teluk Benoa. Audit keuangan yang jujur dan adil sangat dibutuhkan untuk mendapatkan bukti yang kuat dalam menjerat tikus besar dalam pemerintahan. Adapun pengusutan ini dapat dimulai dari mengkaji penyimpangan prosedur atau maladministrasi yang jelas terlihat dalam SK Reklamasi Benoa tersebut. Gubernur dan DPRD Bali sebaiknya segera menyampaikan klarifikasinya sehubungan penyimpangan prosedur yang terjadi sekaligus juga menjawab segala pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Sinergitas hubungan ini merupakan checks and balances antara masyarakat dan pemerintah yang akan memunculkan keseimbangan interaksi sosial dan politik yang ada di Bali.

Wakil Rakyat yang telah membawa kepercayaan rakyat haruslah mampu bersikap idealis dan berintegritas sehingga tidak mengecewakan rakyat. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan semata namun juga harus mampu memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi permasalahan rakyat. Wakil rakyat dalam Catur Warna adalah seorang Ksatria yang seharusnya telah mampu terbebas dari kepentingan mengejar harta sehingga hanya akan berorientasi untuk mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat Bali kini berada ditengah berbagai macam tantangan dari luar sehingga sangat membutuhkan wakil rakyat yang mampu menindihin Bali bukan justru menindas masyarakat Bali.

Mengawal pembangunan di Bali yang kini penuh dengan kepentingan politik menuju pemilu legislatif tahun 2014 tidaklah mudah. Masyarakat juga harus cerdas dalam memilih pemimpin yang baik dan jangan sampai memilih kembali wakil rakyat yang hanya mengeruk uang rakyat. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta setiap komponen masyarakat Bali termasuk juga peran akademisi, aktifis dan media yang kritis dalam menyampaikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kerjasama yang harmonis dalam menjaga Tri Hita Karana akan melahirkan “Bali Kerthi Jagadhita” yang tentunya dicita-citakan oleh semua masyarakat Bali.